Peninjauan Hukum e-commerce

E-Commerce adalah perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada dijaringan internet, oleh sebab itu bila kita membahas aspek hukum tentang E-Commerce maka pembicaraan kita tetap akan membahas tentang hukum internet.Seperti kita ketahui bahwa Internet adalah dunia virtual yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat sipengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan internet yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat terhadap mekanisme E-Commerce adalah berinteraksi

dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem E-Commerce.

Tujuan dari aplikasi e-commerce adalah :

1. Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya

membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser

2. Menjadikan portal e-commerce / e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi

tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas,

membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat

informasi (release, product review, konsultasi, etc)

3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan

konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat dan ramah), Dinamis,

Informatif dan komunikatif

4. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis

5. Model pembayaran : kartu kredit atau transfer.

Transaksi pada Situs E-Commerce :
Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui websitepada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko on line ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran,oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada system keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Transaksi model ATM,sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;

b. Pembayaran dua puhak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;

c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga,umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk.Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : system pembayaran memalui kartu kredit on line serta sistem pembayaran check in line.Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melaui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung,karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Contoh Transaksi pada Situs E-Commerce
Bhineka.com adalah sebuah situs penjualan on-line/ e-commerce, situs ini menyediakan berbagai macam produk elektronik mulai dari perangkat komputer dan digital lainnya. Situs ini termasuk situs penjualan on-line paling lengkap di Indonesia.Cara transaksinya adalah seperti berikut ;

a. Ketik situs penjualan online www.bhineka.com

b. Memilih produk yang diinginkan melalui catalog online

c. Klik pesan barang yang diingikan

d. Isi form, yang umumnya terdiri dari:

- nama pemesan

- alamat pemesan

- jenis barang

- jumlah barang

- harga barang

- nama penerima

- alamat penerima

- sistem pembayaran ( melalui kartu kredit/ autodebet)

* kartu kredit :

- 16 digit kartu

- nama pemegang kartu

- pin ( dimasukkan 2x untuk verifikasi).

* auto debet :

- ketik nomor rekening Bank

- nama pemilik rekening.

e. jika sudah cocok dan sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik

ok.

Tinjauan Hukum Indonesia tentang Transaksi Elektronik
Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang,karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya,mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain,sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hokum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi ini.

Peninjauan Hukum e-commerce

E-Commerce adalah perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada dijaringan internet, oleh sebab itu bila kita membahas aspek hukum tentang E-Commerce maka pembicaraan kita tetap akan membahas tentang hukum internet.Seperti kita ketahui bahwa Internet adalah dunia virtual yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat sipengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan internet yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat terhadap mekanisme E-Commerce adalah berinteraksi

dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem E-Commerce.

Tujuan dari aplikasi e-commerce adalah :

1. Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya

membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser

2. Menjadikan portal e-commerce / e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi

tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas,

membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat

informasi (release, product review, konsultasi, etc)

3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan

konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat dan ramah), Dinamis,

Informatif dan komunikatif

4. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis

5. Model pembayaran : kartu kredit atau transfer.

Transaksi pada Situs E-Commerce :
Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui websitepada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui ditoko on line ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran,oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada system keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Transaksi model ATM,sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;

b. Pembayaran dua puhak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;

c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga,umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk.Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : system pembayaran memalui kartu kredit on line serta sistem pembayaran check in line.Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melaui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung,karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Contoh Transaksi pada Situs E-Commerce
Bhineka.com adalah sebuah situs penjualan on-line/ e-commerce, situs ini menyediakan berbagai macam produk elektronik mulai dari perangkat komputer dan digital lainnya. Situs ini termasuk situs penjualan on-line paling lengkap di Indonesia.Cara transaksinya adalah seperti berikut ;

a. Ketik situs penjualan online www.bhineka.com

b. Memilih produk yang diinginkan melalui catalog online

c. Klik pesan barang yang diingikan

d. Isi form, yang umumnya terdiri dari:

- nama pemesan

- alamat pemesan

- jenis barang

- jumlah barang

- harga barang

- nama penerima

- alamat penerima

- sistem pembayaran ( melalui kartu kredit/ autodebet)

* kartu kredit :

- 16 digit kartu

- nama pemegang kartu

- pin ( dimasukkan 2x untuk verifikasi).

* auto debet :

- ketik nomor rekening Bank

- nama pemilik rekening.

e. jika sudah cocok dan sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik

ok.

Tinjauan Hukum Indonesia tentang Transaksi Elektronik
Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang,karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya,mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain,sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hokum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapanya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi ini.

Aplikasi e-goverment Blue print Sistem Informasi

· 1. Dari berbagai sektor pembangunan nasional, pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah, khususnya e-government merupakan salah satu sektor yang terus berjalan dengan landasan hukum dan standarisasi teknis yang sangat minim. Bahkan terkesan pengembangan Sistem Informasi e-government dibiarkan mencari bentuk sesuai dengan kemampuan pengelolanya.

· 2. Dari berbagai sektor pembangunan nasional, pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah, khususnya e-government merupakan salah satu sektor yang terus berjalan dengan landasan hukum dan standarisasi teknis yang sangat minim. Bahkan terkesan pengembangan Sistem Informasi e-government dibiarkan mencari bentuk sesuai dengan kemampuan pengelolanya.Kebebasan berimprovisasi dalam pengembangan e-government berbalut otonomi daerah, serta belum adanya regulasi yang mengatur standard pengembangan e-government secara nasional menyebabkan setiap lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah mengembangkan e-government hanya untuk kepentingan sektor masing-masing.Kepedulian untuk mendukung atau meminta dukungan dari lembaga pemerintah lain yang secara logis menjadi kunci utama atau pendukung operasionalisasi e-government lintas sektoral sulit diwujudkan karena regulasi, job description antar lembaga pemerintah hingga kemauan para pengelolanya belum terbangun secara matang. Hasilnya, saat ini telah terbangun pulau-pulau informasi pada berbagai level.Pulau-pulau informasi tersebut pada akhirnya akan melahirkan biaya tinggi ketika kesadaran untuk melakukan integrasi e-government harus diwujudkan. Biaya yang semestinya tidak diperlukan bila regulasi dan kesadaran yang mewajibkan setiap pengembangan aplikasi e-government baru untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah ada sebelumnya, sudah terbentuk.

Domain e-government

Dalam pengembangan e-government nasional, pada dasarnya kebijakan integrasi aplikasi dan database berarti membangun saling keterkaitan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Database yang dihasilkan oleh lembaga yang satu mempengaruhi database lembaga lain. Informasi yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah yang satu dapat, bahkan harus menjadi data bagi aplikasi e-government yang dioperasikan oleh lembaga pemerintah yang lain.

Dengan konsistensi kerjasama lintas lembaga pemerintah dalam operasional dan sikronisasi database e-government, sangat diyakini bahwa duplikasi data dan validitas data dapat dihindari. Sebagai contoh, lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan data kependudukan hanya dinas kependudukan. Sistem Informasi Kesehatan yang dioperasikan oleh Dinas kesehatan harus mengacu pada produk Sistem Informasi kependudukanpada dinas kependudukan. Begitu juga Dinas kesejahteraan rakyat, dinas pendidikan, dan lain-lain.

Intinya, komponen yang menyangkut data manusia/personil harus mengacu data yang dihasilkan Sistem Informasi Kependudukan. Bukannya melakukan entry sendiri, yang berdampak jumlah penduduk yang dihasilkan antar dinas akan berbeda. Dengan demikian, database kependudukan merupakan satu domain tersendiri. Database kependudukan dihasilkan oleh Sistem Informasi Kependudukan.

Semua lembaga pemerintah non kependudukan harus menempatkan diri sebagai pengembang Sub Sistem Informasi sektoral, yang secara teknis melengkapi data kependudukan dengan atribut-atribut sektoral. Dinas/Departemen Kesehatan melengkapi dengan atribut-atribut kesehatan (seperti rekam medik), Dinas/Departemen Pendidikan melengkapi data penduduk dengan atribut-atribut pendidikan, dinas/departemen lain melengkapi dengan atribut-atribut ketenagakerjaan, pajak-pajak, inventory, dan lain-lain. Dengan demikian konsistensi Single Identity Number mungkin diwujudkan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan primary key, dan nomor-nomor identitas lain yang bersifat sektoral merupakan secondary key.

Domain berikutnya adalah Domain Keuangan. Keuangan merupakan satu domain mandiri, meski pada beberapa sektor memiliki keterkaitan dengan komponen lain, seperti komponen kependudukan, inventaris (properties) dan geographical. Saat ini masih terdapat perbedaan kode berbasis keuangan, diantaranya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi obyek human (manusia) dan nomor inventaris bagi barang bergerak/tidak bergerak (aset). Sementara dalam sistem penganggaran, dikenal dengan nomor rekening. Memang secara teknis masing-masing nomor memiliki fungsi yang berbeda, namun basis dasar aktifitas ini adalah nominal value.

Sistem Informasi Keuangan merupakan hulu dengan hilir bercabang pada banyak sektor, seperti pendapatan daerah, aset, pajak dan retribusi, dan lain-lain. Dalam beberapa sektor, domain keuangan memiliki interelasi kuat dengan database lain, sehingga tidak menutup kemungkinan pada beberapa sektor, seperti perpajakan, juga menjadi sub Sistem Informasi dari kependudukan dan penggajian yang menjadi sub sub Sistem Informasi kepegawaian. Namun kenyataannya, memang tidak semua komponen berbasis keuangan dapat dirujukkan dengan domain kependudukan, seperti sub Sistem Informasi aset.

Domain ketiga adalah Domain Potensi. Domain ini merujuk pada wilayah yang berhubungan dengan resources non keuangan dan human resources, seperti produk komoditas pertanian, peternakan, landmark (sungai, gunung, hutan, dan lain-lain), dan sebagainya. Masing-masing resources memiliki kode yang semestinya distandarisasi, sehingga dalam manajemen potensi dapat diintegrasikan. Misalnya, produk Sistem Informasi Potensi Daerah dapat disinergikan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Produk komoditas dapat dipetakan dalam areal tertentu melalui peta digital, dan lain-lain.

Sistem Informasi Potensi ini dirujuk oleh berbagai sub Sistem Informasi, antara lain: Sistem Informasi Pertanian dan kehutanan, Sistem Informasi Geografis, Sistem Informasi Pertanahan, Sistem Informasi Kelautan, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap pengembang aplikasi mesti merujuk dan mengambil data yang diproduksi oleh Sistem Informasi Potensi.

Standarisasi teknis dan interoperabilitas menjadi syarat mutlak supaya antar Sistem Informasi maupun antar sub Sistem Informasi dapat saling berkomunikasi antar domain, maupun internal domain.

Dari uraian di atas, kita dapat memfokuskan pengembangan dan mengatur keterkaitan tugas pokok dan fungsi lem pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain. Dalam prakteknya, saling keterkaitan database e-government akan melahirkan saling ketergantungan dan saling mendukung antar tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah.

Dengan melakukan penataan yang tepat dalam setiap pengembangan e-government melalui pola di atas, step by step pengembangan aplikasi e-government dapat dilakukan. Misalnya, aplikasi kesehatan tidak seharusnya dibangun apabila sub aplikasi kesehatan, seperti aplikasi puskesmas, RSUD, apotik, dan lain-lain belum ada. Aplikasi penggajian baru dapat dibangun setelah aplikasi kepegawaian telah berjalan dengan baik. Aplikasi ketenagakerjaan belum saatnya dibangun bila database kependudukan belum ada, dan lain-lain.

Standarisasi dan regulasi yang mengatur inter-relasi dan integrasi database e-government sudah seharusnya diprioritaskan untuk disusun, karena tanpa adanya ketegasan pemerintah untuk mengatur tata integrasi database nasional, integrasi database nasional sulit diwujudkan. Dan regulasi interelasi dan integrasi database tidak berarti intervensi terhadap otonomi daerah. Namun justru mengarahkan otonomi daerah pada kesatuan nasional, melalui e-government.

Spesifikasi dan Klasifikasi Pekerjaan di Bidang IT

Spesifikasi dan Klasifikasi Pekerjaan Bidang TI



Pemrogram terbagi tiga:
1. Pemrogram Tersupervisi
2. Pemrogram Tersupervisi Menengah
3. Pemrogram Independent/Managing

Analisis Sistem
1. Analisis sistem tersupervisi
2. Analisis sistem independent

Instruktur
1. Instruktur Tersupervisi
2. Instruktur Tersupervisi Moderat
3. Instruktur Independent

MANAJER PROYEK
1. Manajer Proyek Tersupervisi
2. Manajer Proyek Independent

SPESIALIS AUDIT SISTEM INFORMASI
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:
1. Siklus pengembangan sistem informasi.
2. Analisis sistem dan teknis disain tingkat lanjutan serta metodologi pengembangan sistem.
3. Pemahaman yang baik, menangani sistem aplikasi, protocol komunikasi dan jaringan, dan operasi komputer.
4. Pemahaman yang baik mengenai standard kualitas internasional, aturanaturan TI, kebijaksanaan organisasi, metodologi dan lain sebagainya.
5. Ketrampilan intepersonal yang baik.
6. Harus dapat berargumentasi secara persuasif pada pertemuan informal dan formal.
7. Memiliki kemampuan menulis laporan dan teknis presentasi yang sangat baik.
8. Memiliki ketrampilan otomasi perkantoran (word processing, spreadsheet, graphics) yang sangat baik.

Spesialis Database
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:
1. Pengalaman yang berarti pada lingkungan pengembangan sistem.
2. Pemahaman yang dalam mengenai DBMS organisasi tersebut.
3. Pengetahuan yang baik mengenai berbagai model data dan struktur manajemen data.
4. Pemahaman yang sangat baik mengenai organisasi bisnis, missal asuransi dan proses manufaktur.
5. Ketrampilan komunikasi dan presenasi yang baik dan efektif.

Spesialis Integrasi Sistem
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:
1. Negosiasi.
2. Komunikasi lisan dan tulisan.
3. Pengetahuan yang luas mengenai teknologi-teknologi state-of-theart.
4. Pengetahuan bisnis yang mendalam.
5. Ketrampilan manusia.
6. Manajemen proyek.
7. Proses-proses dan standard quality assurance dan manajemen kualitas.
8. Perencanaan.
9. Evaluasi.

Spesialis Komunikasi Data
Pengetahuan dan Ketrampilan yang Diperlukan:
1. Mengenal standard internasional dan nasional, baik terbuka maupun tertutup, peraturan, protokol, dan jika perlu, tarif.
2. Pengetahuan tentang konsep dan arsitektur komunikasi, standard medium dan protokol untuk memungkinkan interkoneksi, internetworking, dan interoperability berbagai sistem melalui LAN atau WAN untuk data, suara, teks, atau citra.
3. Pengetahuan yang cukup tentang aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi, seperti : electronic mail, EDI, VANS, infrastruktur pengkabelan, dan metode-metode pengembangan perangkat lunak.
4. Ketrampilan komunikasi lisan dan tertulis yang efektif dan ketrampilan presentasi.
5. Pengetahuan tentang matematika, fisika, elektronika dasar dan komunikasi.


SPESIALIS PENDUKUNG SOFTWARE SISTEM (System Software Support)
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:
1. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan dan pengoperasian perangkat lunak dan perangkat keras;
2. Suatu kemampuan untuk bekerjanya sistem, suatu pendekatan yang sistimatis, disiplin, dan analitis untuk pemecahan masalah yang kompeks;
3. Pengetahuan yang baik mengenai arsitektur dan komponen perangkat lunak dan keras, serta metoda pengembangan perangkat lunak.

SPESIALIS QUALITY ASSURANCE
Pengetahuan dan Ketrampilan yang Diperlukan:
1. Pengetahuan yang sangat baik mengeanai manajemen kualitas, qualtiy assurance, pengendalian kualitas, dan metodologi audit kualitas.
2. Pengetahuan yang up-to-date mengeai berbagai sistem sertifikasi kualitas
3. Pengetuhuan yang luas dan mendalam mengenai seluruh aspek hukum dan bidangbidang yang berkaitan dengan liabilitas publik, yang mempengaruhi pengembangan dan impementasi suatu sistem informasi.
4. Mengembangkan dan memperluas pengetahuan yang relevan, dan berkaitkan dengan area teknis, seperi DBMS, perangkat lunak, komunikasi/jaringan komputer, metodologi dan kebijaksanaan sistem aplikasi.
5. Ketrampilan interpersonal yang sangat baik.
6. Harus dapat berargumentasi secara persuasif pada pertemuan informal dan formal.
7. Memiliki kemampuan menulis laporan dan teknis presentasi yang sangat baik
8. Memiliki ketrampilan otomasi perkantoran (word processing, spreadsheet, graphics) yang sangat baik
9. Kemampuan di atas rata-rata dalam mengobservasi detail dan terus menerus.
10. Memenuhi syarat untuk akreditasi pribadi di bawah suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui secara internasional.


Spesialis Sekuriti Sistem Informasi
Pengetahuan dan Ketrampilan yang Diperlukan:
1. Ketrampilan interpersonal yang baik untuk memungkinkan masuknya program sekuriti.
2. Kemampuan untuk bekerja dengan supervisi minimum.
3. Pemahaman yang luas tentang konsep-konsep Sistem Informasi yang berhubungan dengan integritas dan kerahasiaan sistem informasi.
4. Harus memahami kebutuhan dan kegunaan teknik analisis resiko, pengukuran sekuriti, recovery dari bencana, perencanaan segala kemungkinan dan simulasi peristiwa.
5. Memahami semua hukum dan peraturan eksternal yang mempengaruhi sekuriti Sistem Informasi.
6. Pengetahuan yang mendalam mengenai standard-standard yang berhubungan.
7. Harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai DBMS, komunikasi, manajemen kualitas, pemeriksaan dan arsitektur komputer.
8. Komunikasi lisan dan tertulis yang efektif dan ketrampilan presentasi.


SPESIALIS SISTEM TERDISTRIBUSI
Pengetahuan dan Ketrampilan yang dibutuhkan:
1. Kemampuan untuk memanfaatkan dan memahami platform dan arsitektur pengolahan terdistribusi untuk memenuhi persyaratan client.
2. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan teknis dan produk yang akan mengimplementasikan lingkungan seperti : DBMS, komunikasi data. perangkat lunak sistem, bahasa pemrograman dan perangkat bantu pengembang, sistem operasi.
3. Siklus hidup pengembangan sistem informasi.
4. Metodologi dan teknik analisis dan perancangan sistem.
5. Mampu memilih standard, metode dan peralatan untuk analisis dan perancangan yang dapat dipakai dengan tepat.
6. Mengenal baik teknik dan prosedur quality assurance, dan bisa memilih dan menerapkannya dengan sesuai pada semua tahap siklus hidup pengembangan sistem.
7. Pengetahuan tentang bisnis organisasi dan penggunaan Sistem Informasi dalam organisasi.
8. Pendekatan yang sistematis dan analitis untuk pemecahan masalah.
9. Ketrampilan manajemen, termasuk : ketrampilan interpersonal, bernegosiasi dan pemahaman kultur dan praktek manajemen organisasi.
10. Kemampuan membuat pengguna menerima solusi sistem yang bisa direalisasikan dan valid, yang melibatkan perubahan kondisi dan praktek kerja.
11. Ketrampilan komunikasi lisan dan tertulis yang efektif.

Tentang Fraud IT

Masa saat ini merupakan masa global yang berkembang begitu cepatnya dalam kehidupan sehari – hari. Penggunaan teknologi mendorong setiap orang dapat mengirimkan informasi secara cepat tanpa menggunakan perantara yang lebih lambat. Pada kenyataannya perkembangan teknologi ini berhasil dalam penyampaiannya, mulai dari penyampaian informasi yang bersifat sederhana (menggunakan media tulisan)hingga pada penyampaian informasi yang bersifat modern(menngunakan media teknologi koputerisasi).
Mulai diperkenalkannya teknologi konputerisasi memungkinkan banyak orang untuk lebih cenderung memahami dan mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan teknologi komputerisasi tersebut lebih semaksimal mungkin. Tetapi kemajuan teknologi ini memicu kepada segelintir orang untuk melakukan tindakn kecurangan. Misalnya pada kasus “carding” atau pembobolan ATM. Dengan mempelajaribagian khusus dari sistemnya kemudian melakukan kecurangan seperti mengganti digit dalam kode binernya. Hal ini pernah terjadi dalam kehidupan sehari – hari. Tindakan ini dilakukan melalui internet, karena menggunakan internet dianggap paling dominant. Adapun motif kejahatan di internet, yaitu :
• Motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi.
• Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain.
Contoh kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia adalah :
1. Pencurian nomor kartu kredit;
2. Pengambilalihan situs web milik orang lain;
3. Pencurian akses internet yang sering dialami oleh ISP;
4. Kejahatan nama domain;
5. Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya.

Maka dari itu, dalam pemenfaatan Teknologi Informarmasi kita selaku pennguna informasi yang baik harus memiliki pandangan terhadap hak social dalam penggunaan computer, seperti yang dikatakan “Deborah Johnson” dan “Richard O. Masson, yaitu :
Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson)
1. Hak atas akses komputer, yaitu setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Sebagai contoh belajar tentang komputer dengan memanfaatkan software yang ada;
2. Hak atas keahlian komputer, pada awal komputer dibuat, terdapat kekawatiran yang luas terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak;
3. Hak atas spesialis komputer, pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer, seperti kita membutuhkan dokter atau pengacara;
4. Hak atas pengambilan keputusan komputer, meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana computer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut.


Hak atas Informasi (Richard O. Masson)
1. Hak atas privasi, sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiannya;
2. Hak atas Akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai;
3. Hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program computer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan;
4. Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di Internet yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya.

Mensosialisasikan SIN dan Bank Data Nasional

Dalam rangka lebih mengintensifkan penerimaan perpajakan, maka dukungan sistem informasi yang memadai sangat diperlukan. Untuk itu, Pemkab Batola bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin melakukan sosialisasi sistem Single Identification Number (SIN) dan Bank Data Nasional kepada 52 perserta dari pejabat di lingkungan Pemkab Batola, para pejabat instansi terkait, serta pimpinan BUMN dan BUMD dalam wilayah Kabupaten Batola.

Bupati Batola Drs H Eddy Sukarma Msi mengemukakan, SIN merupakan model identifikasi suatu objek yang sama, meskipun dikelola oleh lembaga yang berbeda. Dan dapat juga identifikasi setiap personal melalui identitas yang sama untuk berbagai kepentingan, meski dikelola instansi yang berbeda pula.

Dengan konsep tersebut, menurut Eddy, identitas yang tunggal dapat dipergunakan oleh lembaga yang berbeda-beda. Dan dalam rangka mewujudkan SIN yang disertai kelengkapan informasi, berkaitan erat dengan keberadaan sumber-sumber informasi yang tersedia. Untuk itu sangat diperlukan adanya kesamaan visi, persepsi dan pemahaman, antara semua stakeholders, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja dan pemanfaatan informasi bersama secara lintas sektoral.

Berkaitan dengan itu, sangat diperlukan perangkat sistem digital yang dapat merekam, menganalisa, sekaligus mendistribusikan semua data informasi berkenaan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

"Selain SSIN, di dalam terminologi teknologi informasi saat ini, perangkat yang diperlukan adalah Bank Data Nasional yang berperan menyediakan data dan informasi berupa asset pribadi, asset perusahaan, asset daerah, bahkan asset negara untuk digunakan oleh banyak lapisan

Namun harus disadari, penerapan SIN dan pembentukan Bank Data Nasional memerlukan waktu dan kerja keras, serta kerjasama dan koordinasi lintas lembaga. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman dan persepsi yang sama pada lembaga-lembaga yang ada. "Dengan sosialisasi ini, diharapkan bermuara pada dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah, khususnya penerimaan perpajakan,"

SIMNAS

SISTEM INFORMASI NASIONAL

Informasi merupakan suatu fakta atau data yang dapergunakan sebagai media komunikasi. Adanya data sangat siperlukan dalam kehiupan sehari hari. Informasi yang diperlukan dalam berbagai aktivitas adalah memiliki ciri – ciri :
- Relevan
- Aktual
- Dapat dipercaya
- Tepat waktu.

Dalam hal ini informasi erat kaitannya dengan SIMNAS (Sistem Informasi Nasional). Sistem Informasi Nasional ditujukkan pada aspek yang lebih besar dan menyeluruh atau dapat dikatakan dalam suatu bidang pemerintahan, informasi ini dibuat dalam suatu database agar tersusun secara rapih dan urut sehingga dapat dipergunakan untuk pencarian data yang sewaktu – waktu akan dibutuhkan.
Pentingnya arsip Sistem Informasi Nasional ini adalah untuk pedoman dalam setiap pencatatan data yang dimasukkan dalam suatu record database.